Juli 18, 2024

BOGOR, BERITATERAKURAT – Pembangunan Jembatan dan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa Leuwisadeng mangkrak alias terbengkalai hingga saat ini belum terselesaikan. Pasalnya dikeluhkan oleh warga setempat. Selasa, (25/06/2024).

Patut diduga proyek pembangunan jembatan dan kelengkapannya yang dikerjakan oleh pihak desa dugaan kuat adanya aroma-aroma berbau Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum Kades yang mana hanya untuk jadi ajang meraup keuntungan dan kepentingan semata.

Mirisnya Proyek pembangunan jembatan tersebut seharusnya sudah dipergunakan oleh masyarakat namun belum juga rampung, Pengerjaan proyek tersebut dikerjakan sekitar bulan Januari 2024 lalu yang berlokasi di wilayah Pasir Salam, RT 03 RW 07, Desa Leuwisadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor. Belum diketahui pasti dari program apa pembangunan jembatan dan TPT tersebut juga berapa anggaran yang digunakan oleh pemdes Leuwi Sadeng ini.

Kepala Desa Leuwisadeng Rohim Hidayatullah saat dihubungi melalui telepon selulernya enggan memberikan keterangan dan tidak menjawab pesan what’sap saat dikonfirmasi awak media. tak hanya itu saat ke kantor desanya Kades Leuwisadeng terkesan menghindar dan secara tiba-tiba menghilang. Pada senin (24/06).

Di Hari berikutnya awak media berupaya hendak untuk konfirmasi terkait proyek yang diduga mangkrak tersebut, bermaksud untuk kelengkapan pemberitaan guna memberikan informasi kepada masyarakat khususnya warga desa Leuwisadeng agar mengetahui alasan mengapa proyek pembangunan jembatan dan TPT tersebut yang belum selesai.

Selain kepala desa, sekretaris desa (Sekdes) dan pegawainya desa lainnya tidak ada di kantor desa Leuwisadeng. Selasa (25/06).

“Kadesnya gak ada pak, Sekdes langsung kelapangan soalnya lagi tugas di luar sama orang BPN karena ada pengukuran. Kalau Kesra belum datang pak infonya katanya lagi sakit”, kata salah satu Staf Desa Leuwisadeng kepada Media.

Untuk diketahui lebih pasti tentang proyek berasal dari program apa dan tidak adanya papan kegiatan, Staf desa Leuwisadeng terkesan menutupi dan hanya mengatakan tidak mengetahui, hanya menyarankan untuk langsung Konfirmasi ke Kepala desa.

“Saya tidak tahu pak, kalau mau nanya langsung aja ke Pak Kades”, ujarnya.

Mangkraknya proyek itu hingga kini menimbulkan keluhan dan tanda tanya dari berbagai kalangan masyarakat, yang mana bagi warga setempat menjadi akses yang penting dalam aktivitas kebutuhannya sehari-hari. 

Sementara informasi yang berhasil dihimpun menurut keterangan warga (red-) yang identitas tidak ingin disebutkan, pembangunan jembatan tersebut menggunakan dana talang dari kepala desa Leuwisadeng.

“Itu dana desa bang kalo gak salah,”Katanya. Lanjut warga, kalau kata Sekdesnya dana desa kan belum cair, makanya itu pake dana Galang (dana talang) dia pakai uang sendiri”,katanya.

“Makanya itu belum selesai-selesai kata dia, kalau misalkan udah cair baru selesai gitu kata dia”, jelas Warga (red-) menirukan ucapan sekdes yang diceritakan kepada wartawan.

Pengerjaan jembatan dan TPT tersebut belum rampung sehingga menurutnya sambung warga,  “(red) yang lainnya sudah merasa kesal,sempat ingin melakukan aksi demo didepan kantor Desa Leuwisadeng, menurut warga kembali menirukan kata kata kades mengatakan bahwa kades mempersilahkan untuk demo, sehingga rencana aksi itu diurungkan warga.

Dari pantauan awak media di lokasi, pengerjaan jembatan dan TPT terlihat belum selesai juga tidak ada papan kegiatan yang terpampang di lokasi pengerjaan pembangunan proyek tersebut, Hal tersebut jelas menyalahi aturan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012.

Untuk diketahui, dimana UU tersebut mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh negara wajib memasang papan nama proyek sebagai bentuk transparansi pertanggungjawaban terhadap publik mengingat sumber dana yang digunakan dalam melakukan pembangunan proyek tersebut dari negara yang dihimpun dari uang rakyat sehingga harus kembali pada rakyat sesuai peruntukannya.

Selanjutnya, Kasi Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Roro saat ditemui di ruang kerjanya, terkait jembatan yang belum rampung dan dirinya membenarkan sumber dana pembangunan tersebut menggunakan dana talang.

“Itu kan kena bencana di tahun 2023,sedangkan itu sudah diusulkan untuk Bankeu yang dulu disebut Samisade, terus pak lurah konsultasi kesana. Terus dibenerin dulu pakai dana talang, kalo dana talang nya dari mana saya ngak tau”,terang Roro kepada awak media.

Lanjut Roro, ia juga mengatakan sudah melakukan pengecekan ke lokasi proyek pembangunan jembatan dan kelengkapannya yang sudah diketahui menggunakan anggaran dana talang.

“Kemarin saya juga sudah survei, kan sudah di TPT untuk menghindari banjir itu yang diujung kan. Sekarang mungkin lagi diajukan. kalau Bangkeu nya baru maksudnya baru di ajukan itu di tahun yang lalu”, jelasnya Kasi Ekbang Kecamatan Leuwisadeng.

Masih kata dia, Roro menjelaskan jumlah anggaran sebesar 400 juta melalui Rencana anggaran biaya dalam proyek pembangunan jembatan dan Tembok Penahan Tanah.

“Kalo anggaran TPT nya saya ngak tau sih itu, kalau menurut RAB itu sekitar 400 juta an untuk jembatan sama dengan sisi kiri dan sisi kanan. Ya sekitar segitulah RAB nya”,Ujarnya.

Sambung Roro, pengerjaan proyek tersebut bergantung dengan nilai anggarannya dan menurut Roro sistem di tahun ini menggunakan non tunai, jadi menurutnya berbeda dengan tahun yang lalu.

“Ya kalau target pengerjaan sih tergantung uangnya, lagian juga sebetulnya sekarang uangnya belum ada. Sekarang itu menggunakan sistem Panda, jadi sistem itu tidak seperti SPJ yang di ACC, di akui, terus ke DPMD, ke bagian keuangan lalu cair. Kalau sekarang tidak uang Cash ( non tunai)”,Imbuhnya.

Sebelum melakukan pengerjaan jembatan dan TPT beberapa warga pasir Salam Desa Leuwisadeng pernah diminta pendataan (Mengumpulkan data) dan tanda tangan oleh pihak pemerintah desa Leuwisadeng, pasalnya data dan tanda tangan tersebut untuk persetujuan percepatan pembangunan jembatan dan jalan. Saat dimintai tanggapan adanya hal tersebut, Kasi Ekbang kemungkinan itu terkait persetujuan jalan warga yang dipakai untuk pembuatan jalan oleh pemdes.,

“Oh itu, mungkin itu persetujuan jalan, maksudnya persetujuan warga yang lahannya kepakai pembuatan jalan”,Tutupnya.

(Red-Pers)

Ediror : Ys