Januari 31, 2023
Operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi atau KPK terhadap Bupati Bogor Ade Yasin serta beberapa anggota badan pemeriksa keuangan atau BPK perwakilan Jawa Barat (Jabar). “Harus dijadikan contoh untuk semua desa di kabupaten Bogor

BOGOR – Operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi atau KPK terhadap Bupati Bogor Ade Yasin serta beberapa anggota badan pemeriksa keuangan atau BPK perwakilan Jawa Barat (Jabar). “Harus dijadikan contoh untuk semua desa di kabupaten Bogor.

Sahrul Aktivis Bogor Raya mengatakan, apa yang terjadi di Kabupaten Bogor ini potret nyata tata kelola keuangan yang mengunakan Anggaran Negara, jangan sampai pola wajar tanpa pengecualian (WTP) ini. terjadi menempel dan dijadikan budaya di setiap pemerintah desa, yang akhirnya merugikan warga dan Negara. “Ujarnya (03/05/2022)

Menanggapi hal itu Sahrul mengajak semua teman-teman LSM, Media dan lembaga- Lembaga yang mempunyai otoritas kontrol sosial di kabupaten Bogor. untuk bekerja lebih keras dan lebih professional supaya yang mengindetifikasi wajar tanpa pengecualian atau WTP abal-abal itu, tidak terjadi di pemerintah desa. “persoalanya jual beli WTP ini sudah dianggap marak.

“Pokonya kita bersatu untuk bantu Pemerintah dalam pengawasan di setiap desa dalam pengelolaan Anggaran yang bersumber dari keuangan Negara.

Sambung Sahrul, ini lah kata yang sering kita dengar.”ketika ditemukan kejanggalan-kejanggalan dalam pengelolaan dan pelaksanaan di setiap desa. Pas di konfirmasi pemerintah desa selalu bermuara ke team monev kecamatan, “terimakasih sudah di bantu kontrol. kami di pemerintahan desa akan menunggu hasil monev dari kecamatan,”jawaban yang sering kami dengar saat konfirmasi,

“dasar dugaan virus WTP sudah menyebar di pemerintahan desa, hasil dari konfirmasi kami selalu tidak berlanjut dan tidak ada jawaban, kedepan nya kita akan buatkan Rencana Anggaran Produksi (RAP) disetiap pekerjaan yang mengunakan Anggaran dari Negara, yang seterusnya akan di sinkronisasi kan dengan rencana anggaran biyaya (RAB) pelaksanaan.Ketika ditemukan kejanggalan kita harus laporkan ke instansi berwenang agar ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur, “pungkasnya.

(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *